Februari 26, 2021

Warga diminta patuhi kebijakan pemerintah terkait Covid 19

kabarmandala.com — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua meminta kepada warga setempat agar mematuhi kebijakan pemerintah terkait pencegahan wabah virus corona atau COVID-19. “Warga harus patuhi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19,” kata Kepala Ombudsman perwakilan Papua, Iwanggin Sabar Oliv di Jayapura, Minggu. Sabar Oliv mengatakan, warga harus patuh karena penyebaran virus ini sangat cepat dan mematikan.

Lanjut dia, kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah untuk pencegahan mewabahnya virus ini yakni harus bekerja dari rumah secara online/daring, anak-anak sekolah diliburkan serta pembatasan sosial, semuanya itu untuk kebaikan. Kemudian, pembebasan sosial, menjaga jarak, dan tidak melakukan pertemuan dalam jumlah banyak ini bukan untuk diskriminatif tetapi mencegah agar virus ini tidak meluas.

“Saya pikir semua kebijakan pencegahan COVID-19 yang sudah diambil oleh pemerintah ini untuk kebaikan kita semua, untuk itu harus dipatahui dan dilaksanakan,” ujarnya. Dia menyarankan, baiknya daerah-daerah di Papua yang belum terinfeksi virus ini, harus melakukan isolasi wilayah sehingga penyebaran COVID-19 ini tidak meluas.

“Mengisolasi daerah itu lebih penting, lebih baik mencegah daripada mengobati karena kalau cukup repot dan membutuhkan fasilitas memadai,” katanya. Oliv Sabar menilai “Lockdown” disuatu daerah sangat baik. Lantaran dari pertemuan yang oleh Dolog Papua yang juga melibatkan Ombudsman, Dolog menyatakan bahwa stok beras cukup dimasa ancaman COVID-19. “Bulog katakan stok beras di Papua untuk pencegahan virus ini cukup, stoknya bisa mencukupi tiga sampai empat bulan,” tambah dia.