Mei 11, 2021

116 WNA Langgar Izin Keimigrasian di Papua, 99 di antaranya Berasal dari Papua Nugini

Kabarmandala.com – Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua telah memproses hukum 116 warga negara asing (WNA) yang melanggar izin keimigrasian sepanjang tahun 2020.

Kepala Divisi Keimigrasian Papua, Novianto Sulastono memaparkan hal itu dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) di Jayapura, Kamis (25/3/2021).

Dalam pemaparannya, pelanggaran yang dilakukan berupa tak memperpanjang visa ketika masa berlaku habis, masuk ke wilayah RI diam-diam tanpa paspor, dan bekerja di wilayah RI dengan visa turis.

Adapun 116 warga negara asing yang diproses hukum berasal dari Papua Nugini (PNG) 99 orang, China 14 orang, Korea Selatan 2 orang, dan Amerika Serikat 1 orang.

Saat ini ke-116 orang tersebut telah dideportasi ke negara masing-masing.

Dari 116 kasus itu, sebanyak 112 kasus ditangani oleh Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Jayapura, 3 orang ditangani Kantor Imigrasi Biak, serta 1 orang ditangani Kantor Imigrasi Mimika.

“Sebesar 90 persen dari 116 warga negara asing yang terjerat pelanggaran keimigrasian di Papua adalah warga Papua Nugini,” kata Novianto.
Ia mengakui, idealnya, semakin banyak Tim Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pengawasan aktivitas warga negara asing di Papua lebih efektif.
Karena itu, lanjut Novianto, pihaknya telah membentuk Tim PORA di seluruh Papua.

“Tim Pora merupakan gabungan pihak Imigrasi, pemda setempat, dan aparat keamanan TNI-Polri. Tim ini saling bersinergi untuk menangani masalah keimigrasian di lapangan,” ujarnya.

Novianto menyebutkan, dengan rapat Tim PORA diharapkan bisa memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Jadi, dengan rapat ini yang utamanya adalah dengan mengundang anggota Tim PORA yang terdiri beberapa instansi yang kerjanya terkait dengan pengawasan orang asing,” ucapnya.

Beberapa instansi pengawasan orang asing di antaranya TNI-Polri, Badan Kerjasama Perbatasan Provinsi Papua, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor Beacukai.